Foto Istimewa
Jakarta, 5 Februari 2025 – Polemik kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sempat melanda beberapa daerah di Indonesia mendapatkan respons cepat dan tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden secara langsung turun tangan menangani masalah ini, yang diduga melibatkan praktik mafia gas bersubsidi. Langkah berani ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk H. Pelly Yusuf, mantan Ketua Departemen Kaderisasi Partai Demokrat (2005-2009).
H. Pelly Yusuf, dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan hari ini, menyampaikan salut dan dukungannya kepada Presiden Prabowo atas tindakan tegasnya. “Langkah Presiden Prabowo untuk langsung turun tangan menangani masalah ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas praktik-praktik koruptif dan melindungi kepentingan rakyat,” ujar H. Pelly. Ia menambahkan bahwa kelangkaan gas subsidi merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah. Ketegasan Presiden dalam memberantas mafia gas, menurutnya, sangat diperlukan untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, H. Pelly menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelidikan kasus ini. “Proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana pemerintah menangani masalah ini,” tegasnya. Ia juga berharap agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan distribusi gas subsidi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo juga datang dari Jalaluddin TJ, Ketua Forum Jurnalis Peduli Keadilan. Jalaluddin bahkan mengusulkan H. Pelly Yusuf sebagai utusan Presiden untuk mengawasi proses penyelidikan dan memastikan keadilan ditegakkan. “H. Pelly Yusuf memiliki rekam jejak yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan sosial di Indonesia,” kata Jalaluddin. Menurutnya, pengalaman H. Pelly dalam Partai Demokrat dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi menjadikannya sosok yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut.
Usulan Jalaluddin ini didasari oleh keprihatinan akan kompleksitas masalah mafia gas subsidi. Praktik mafia ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial dan mengancam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.
Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan mafia gas subsidi. Langkah-langkah konkret yang telah diambil termasuk peningkatan pengawasan distribusi, pengetatan regulasi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku.
Langkah Presiden Prabowo ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya dalam menangani masalah-masalah serupa. Ketegasan dan komitmen dalam memberantas korupsi dan melindungi kepentingan rakyat merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Publik pun menantikan hasil penyelidikan dan langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mencegah terulangnya kasus kelangkaan gas subsidi di masa depan. Peran serta masyarakat dalam mengawasi distribusi gas subsidi juga sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Jal/Red)